Di Kedungkandang, Sekolah Harus Mendekat ke Masyarakat
Selasa, 12 Februari 2008 20:03:31 - oleh : redaksi - dilihat 745
Drs Zainur Rahmat
Wilayahnya luas dengan sebaran penduduk yang kurang merata. Sistem sosial yang masih dominan agraris dan religius turut memberi karakter tersendiri bagi pengembangan pendidikan di wilayah Kedungkandang. Berikut penuturan Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang ini kepada Mas Bukhin dan fotografer Hayu Yudha Prabawa dari KORAN PENDIDIKAN.
Bagaimana kondisi umum pendidikan dasar di wilayah kerja anda sekarang?
Ya, di seluruh wilayah kedungkandang itu terdapat 42 SD Negeri dan 8 SD swasta. Juga ada 1 Sekolah Luar Biasa dan 1 PKBM Sabilun Najah. Jumlah murid sekolahnya saat ini mencapai 17 ribu dimana 3 ribu anak menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, seribu anak di SD swasta dan sisanya -13 ribuan anak- sekolah di SD Negeri. Dari perbandingan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa, bisa anda gambarkan sendiri kalau daya tampung di tiap kelas itu tentunya besar. Tetapi ini bukan menjadi kendala, sebab rata-rata gedung sekolah di wilayah Kedungkandang itu memang untuk menampung kelas besar.
Kalau keberadaan sarana pendidikan sudah tidak menjadi kendala, apa yang menurut anda menjadi fokus pengembangan pendidikan dasar di wilayah Kedungkandang?
Keberadaan UPTD Pendidikan Dasar di tingkat kecamatan ini tentu tidak lepas dari tujuan besar menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Apalagi Kota Malang juga sudah bertekad membuat penuntasan wajib belajar ini hingga 12 tahun. Kami tentu harus fokus melakukan terobosan agar tujuan ini bisa tercapai. Khusus di Kedungkandang, dengan wilayah yang paling luas dan sebaran penduduk yang kurang merata, tentunya faktor penyampaian informasi kepada masyarakat itu menjadi tantangan.
Informasi seperti apa itu?
Pertama tentu informasi tentang orang atau anak yang tidak bisa atau tidak mampu mengenyam pendidikan hingga setingkat SMP atau SMA. Kedua, tentunya informasi dari kami terkait dengan program-program yang berhubungan dengan pendidikan agar bisa tersosialisasi ke masyarakat.
Ada data yang menyebut bila di Kedungkandang ini paling tinggi angka siswa putus sekolah, termasuk juga paling banyak masyarakat yang buta aksara. Bagaimana kondisi yang sebenarnya?
Kalau angka putus sekolah –apalagi SD- memang tidak sebanyak yang diperkirakan orang. Tapi memang angka melanjutkan ke jenjang SMP ini yang masih minim. Banyak faktor memang, terutama pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi itu tidak melulu soal minimnya biaya, tetapi juga ada kecenderungan untuk turut orangtua bekerja. Sementara faktor sosial itu terkait dengan kuatnya tradisi bahwa menempuh pendidikan tidak harus di sekolah formal. Makanya jumlah lulusan SD yang melanjutka ke pondok pesantren itu lebih banyak dibanding ke SMP.
Kalau tadi anda juga bertanggung jawab pada penuntasan wajib belajar, apa yang sudah anda jalankan selama dua tahun di UPTD Pendidikan Dasar ini?
Kami memegang prinsip untuk mendekatkan sekolah ke masyarakat. Jadi sebisa mungkin kami mudahkan akses masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan lanjutan setelah SD. Tahun ini misalnya, SD Negeri Lesanpuro 2 itu akan dimanfaatkan sebagai SMP Negeri 21. Dengan begini, keterbatasan jumlah SMP dan jarak tempuh masyarakat yang jauh ke sekolah bisa diatasi. Nantinya dipetakan untuk memungkinkan dibukanya SMP lain di SD yang dekat dengan masyarakat. Hal lain yang kami genjot adalah program kesetaraan, untuk tetap memberikan kesempatan bagi lulusan SD yang ingin bekerja namun tetap bisa menempuh pendidikan.
Tapi melihat struktur sosial pada masyarakat Kedungkandang tentunya keberadaan program kesetaraan ini juga butuh terobosan?
Benar, namun prinsipnya sama, mendekatkan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan ini kepada masyarakat. Di SD Negeri Lesanpuro 1, SD Negeri Kotalama, SD Negeri Cemorokandang 1, itu sudah menyelenggarakan juga program kesetaraan Paket B. Demikian juga dengan pondok pesantren, sudah turut peduli dengan membuka program Paket B bagi santri-santrinya, seperti di Pondok Pesantren Al Munawarah.
Lalu bagaimana dengan pengentasan masyarakat buta aksara?
Satu hal penting yang harus saya luruskan dulu, kadang saya kurang sepakat dengan sebutan kalau masyarakat di Kedungkandang itu banyak yang buta aksara. Ya kalau diukur dari aksara latin, tapi mereka sangat mahir menulis dan membaca bahasa arab lho. Tetapi karena tupoksi saya ukurannya aksara latin, ya harus digenjot baik melalui program paket atau PKBM. Nah untuk masyarakat ini, metodenya sudah lebih terbuka dan bebas lagi. Kami selaku fasilitator berupaya memberikan pelayanan yang baik. Kalau anda sekali-kali keliling di wilayah Kedungkandang, kelompok belajar seperti ini bisa ditemui pada rumah-rumah warga, tidak selalu tersentral di PKBM. Kami menyesuaikan dengan kemauan mayarakat. Kalau dipaksakan tersentral di satu tempat dan itu jarak tempuhnya jauh, bisa tidak tuntas program wajib belajar ini.
Menarik kalau tadi anda sebut bila tradisi religius masih kuat di masyarakat Kedungkandang, bahkan sampai pendidikan pun, pondok pesantren masih menjadi pilihan. Boleh saya bilang kalau warga Kedungkandang itu tidak negeri minded?
Saya kok punya kecenderungan berfikir sama. Memang banyak SD Negeri di wilayah ini, namun itu tidak sampai mematikan lembaga pendidikan lain yang didirikan oleh masyarakat, entah itu MI atau pondok pesantren. Sekadar contoh saja, Sekolah Berstandar Internasional di Tlogowaru itu kurang menarik bagaimana, gedungnya, fasilitasnya, hingga tenaga pengajarnya. Namun keberadaaan SBI ini tidak membuat SD Negeri Tlogowaru kehabisan murid, malah tahun ajaran lalu ada penambahan. SD Negeri Arjowinangun 2 itu kalau tidak dibatasi, tetap jadi buruan masyarakat. Dari sini malah saya simpulkan bahwa kesadaran masyarakat Kedungkandang pada pendidikan itu sudah tinggi.
Kembali ke soal informasi tadi, apa yang selama ini anda lakukan untuk bisa memaksimalkan terjadinya informasi timbal balik dari masyarakat?
Resminya saya memanfaatkan keberadaan forum K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). Mereka yang menjadi ujung tombak dari kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Para guru juga saya himbau untuk bisa menjalankan fungsi ini termasuk semua pegawai yang ada di lingkungan UPTD. Kalau tidak resminya, saya berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk bisa menginstruksikan pada pihak kelurahan turut menyampaikan informasi ini. Bagi kami, kalau pihak kelurahan sudah terorganisir, tentunya informasi itu sudah sampai ke tingkat yang paling bawah di masyarakat.
Kalau dari masyarakat, apa jalur yang bisa digunakan untuk memberi informasi kepada UPTD Pendidikan Dasar ini?
Sama, jalur yang kami bangun itu bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan feedback. Kalau ada orang atau anak yang tidak bisa sekolah misalnya, segera laporkan akan kami tindak lanjuti. Pemerintah kota memang sudah bertekad untuk menuntaskan program wajib belajar ini. (*)
BIODATA
Nama : Drs Zainur Rahmat
Lahir : Tuban, 19 September 1954
Alamat : Jl Masjid Taqwa Sumber Pasir, Pakis, Malang
Pendidikan : SD – SMP di Tuban
: PGA Negeri Malang
: Sarjana Kesejahteraan Sosial UMM
: Sarjana Pendidikan IKIP PGRI Malang
: Bahasa Arab di Ma’had Abdullah bin Auf UMM
Karir : Guru Agama SD Negeri Bandung Rejosari 8
: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Klojen
: Kasi Olahraga Dinas Pendidikan Kota Malang
: Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Lowokwaru
: Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang
Istri : Utari Ningsih
Anak : Lukman Hakim
: Laili Isnaini
: Anis Fakhrunisya
Wilayahnya luas dengan sebaran penduduk yang kurang merata. Sistem sosial yang masih dominan agraris dan religius turut memberi karakter tersendiri bagi pengembangan pendidikan di wilayah Kedungkandang. Berikut penuturan Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang ini kepada Mas Bukhin dan fotografer Hayu Yudha Prabawa dari KORAN PENDIDIKAN.
Bagaimana kondisi umum pendidikan dasar di wilayah kerja anda sekarang?
Ya, di seluruh wilayah kedungkandang itu terdapat 42 SD Negeri dan 8 SD swasta. Juga ada 1 Sekolah Luar Biasa dan 1 PKBM Sabilun Najah. Jumlah murid sekolahnya saat ini mencapai 17 ribu dimana 3 ribu anak menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, seribu anak di SD swasta dan sisanya -13 ribuan anak- sekolah di SD Negeri. Dari perbandingan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa, bisa anda gambarkan sendiri kalau daya tampung di tiap kelas itu tentunya besar. Tetapi ini bukan menjadi kendala, sebab rata-rata gedung sekolah di wilayah Kedungkandang itu memang untuk menampung kelas besar.
Kalau keberadaan sarana pendidikan sudah tidak menjadi kendala, apa yang menurut anda menjadi fokus pengembangan pendidikan dasar di wilayah Kedungkandang?
Keberadaan UPTD Pendidikan Dasar di tingkat kecamatan ini tentu tidak lepas dari tujuan besar menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Apalagi Kota Malang juga sudah bertekad membuat penuntasan wajib belajar ini hingga 12 tahun. Kami tentu harus fokus melakukan terobosan agar tujuan ini bisa tercapai. Khusus di Kedungkandang, dengan wilayah yang paling luas dan sebaran penduduk yang kurang merata, tentunya faktor penyampaian informasi kepada masyarakat itu menjadi tantangan.
Informasi seperti apa itu?
Pertama tentu informasi tentang orang atau anak yang tidak bisa atau tidak mampu mengenyam pendidikan hingga setingkat SMP atau SMA. Kedua, tentunya informasi dari kami terkait dengan program-program yang berhubungan dengan pendidikan agar bisa tersosialisasi ke masyarakat.
Ada data yang menyebut bila di Kedungkandang ini paling tinggi angka siswa putus sekolah, termasuk juga paling banyak masyarakat yang buta aksara. Bagaimana kondisi yang sebenarnya?
Kalau angka putus sekolah –apalagi SD- memang tidak sebanyak yang diperkirakan orang. Tapi memang angka melanjutkan ke jenjang SMP ini yang masih minim. Banyak faktor memang, terutama pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi itu tidak melulu soal minimnya biaya, tetapi juga ada kecenderungan untuk turut orangtua bekerja. Sementara faktor sosial itu terkait dengan kuatnya tradisi bahwa menempuh pendidikan tidak harus di sekolah formal. Makanya jumlah lulusan SD yang melanjutka ke pondok pesantren itu lebih banyak dibanding ke SMP.
Kalau tadi anda juga bertanggung jawab pada penuntasan wajib belajar, apa yang sudah anda jalankan selama dua tahun di UPTD Pendidikan Dasar ini?
Kami memegang prinsip untuk mendekatkan sekolah ke masyarakat. Jadi sebisa mungkin kami mudahkan akses masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan lanjutan setelah SD. Tahun ini misalnya, SD Negeri Lesanpuro 2 itu akan dimanfaatkan sebagai SMP Negeri 21. Dengan begini, keterbatasan jumlah SMP dan jarak tempuh masyarakat yang jauh ke sekolah bisa diatasi. Nantinya dipetakan untuk memungkinkan dibukanya SMP lain di SD yang dekat dengan masyarakat. Hal lain yang kami genjot adalah program kesetaraan, untuk tetap memberikan kesempatan bagi lulusan SD yang ingin bekerja namun tetap bisa menempuh pendidikan.
Tapi melihat struktur sosial pada masyarakat Kedungkandang tentunya keberadaan program kesetaraan ini juga butuh terobosan?
Benar, namun prinsipnya sama, mendekatkan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan ini kepada masyarakat. Di SD Negeri Lesanpuro 1, SD Negeri Kotalama, SD Negeri Cemorokandang 1, itu sudah menyelenggarakan juga program kesetaraan Paket B. Demikian juga dengan pondok pesantren, sudah turut peduli dengan membuka program Paket B bagi santri-santrinya, seperti di Pondok Pesantren Al Munawarah.
Lalu bagaimana dengan pengentasan masyarakat buta aksara?
Satu hal penting yang harus saya luruskan dulu, kadang saya kurang sepakat dengan sebutan kalau masyarakat di Kedungkandang itu banyak yang buta aksara. Ya kalau diukur dari aksara latin, tapi mereka sangat mahir menulis dan membaca bahasa arab lho. Tetapi karena tupoksi saya ukurannya aksara latin, ya harus digenjot baik melalui program paket atau PKBM. Nah untuk masyarakat ini, metodenya sudah lebih terbuka dan bebas lagi. Kami selaku fasilitator berupaya memberikan pelayanan yang baik. Kalau anda sekali-kali keliling di wilayah Kedungkandang, kelompok belajar seperti ini bisa ditemui pada rumah-rumah warga, tidak selalu tersentral di PKBM. Kami menyesuaikan dengan kemauan mayarakat. Kalau dipaksakan tersentral di satu tempat dan itu jarak tempuhnya jauh, bisa tidak tuntas program wajib belajar ini.
Menarik kalau tadi anda sebut bila tradisi religius masih kuat di masyarakat Kedungkandang, bahkan sampai pendidikan pun, pondok pesantren masih menjadi pilihan. Boleh saya bilang kalau warga Kedungkandang itu tidak negeri minded?
Saya kok punya kecenderungan berfikir sama. Memang banyak SD Negeri di wilayah ini, namun itu tidak sampai mematikan lembaga pendidikan lain yang didirikan oleh masyarakat, entah itu MI atau pondok pesantren. Sekadar contoh saja, Sekolah Berstandar Internasional di Tlogowaru itu kurang menarik bagaimana, gedungnya, fasilitasnya, hingga tenaga pengajarnya. Namun keberadaaan SBI ini tidak membuat SD Negeri Tlogowaru kehabisan murid, malah tahun ajaran lalu ada penambahan. SD Negeri Arjowinangun 2 itu kalau tidak dibatasi, tetap jadi buruan masyarakat. Dari sini malah saya simpulkan bahwa kesadaran masyarakat Kedungkandang pada pendidikan itu sudah tinggi.
Kembali ke soal informasi tadi, apa yang selama ini anda lakukan untuk bisa memaksimalkan terjadinya informasi timbal balik dari masyarakat?
Resminya saya memanfaatkan keberadaan forum K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). Mereka yang menjadi ujung tombak dari kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Para guru juga saya himbau untuk bisa menjalankan fungsi ini termasuk semua pegawai yang ada di lingkungan UPTD. Kalau tidak resminya, saya berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk bisa menginstruksikan pada pihak kelurahan turut menyampaikan informasi ini. Bagi kami, kalau pihak kelurahan sudah terorganisir, tentunya informasi itu sudah sampai ke tingkat yang paling bawah di masyarakat.
Kalau dari masyarakat, apa jalur yang bisa digunakan untuk memberi informasi kepada UPTD Pendidikan Dasar ini?
Sama, jalur yang kami bangun itu bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan feedback. Kalau ada orang atau anak yang tidak bisa sekolah misalnya, segera laporkan akan kami tindak lanjuti. Pemerintah kota memang sudah bertekad untuk menuntaskan program wajib belajar ini. (*)
BIODATA
Nama : Drs Zainur Rahmat
Lahir : Tuban, 19 September 1954
Alamat : Jl Masjid Taqwa Sumber Pasir, Pakis, Malang
Pendidikan : SD – SMP di Tuban
: PGA Negeri Malang
: Sarjana Kesejahteraan Sosial UMM
: Sarjana Pendidikan IKIP PGRI Malang
: Bahasa Arab di Ma’had Abdullah bin Auf UMM
Karir : Guru Agama SD Negeri Bandung Rejosari 8
: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Klojen
: Kasi Olahraga Dinas Pendidikan Kota Malang
: Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Lowokwaru
: Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang
Istri : Utari Ningsih
Anak : Lukman Hakim
: Laili Isnaini
: Anis Fakhrunisya
