Martiani Styaningtyas SE

Kuantitas populasi perempuan memang sangat besar jumlahnya, namun keberadaan mereka tidak serta merta berdaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Secara nasional, perempuan memang membutuhkan pemberdayaan potensi dan peningkatan harkat martabat. Program pemberdayaan pemerintah sudah banyak dilakukan melalui organisasi-organisasi perempuan dan wanita. Namun, tidak banyak pemberdayaan kerap kali kurang berhasil dan tepat sasaran.
Sebagai lembaga yang turut membantu program pemerintah dan kesejahteraan hidup masyarakat, Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), memiliki andil besar dalam menjadikan perempuan lebih berdaya dan bermartabat. Realitasnya, tidak semua masyarakat dan perempuan mau secara terbuka menyambut upaya pemberdayaan ini dengan berbagai alasan.
Mengantisipasi kenyataan ini, ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Martiani Styaningtyas SE, memiliki kiat tersendiri. Seperti apa bentuknya? Berikut penuturannya kepada Choirul Amin dan Hayu Yudha Prabawa dari KORAN PENDIDIKAN.

Menurut Anda, seperti apa sebenarnya kondisi (karakter, potensi) dan kebutuhan perempuan di Kabupaten Malang?
Secara umum, masyarakat Kabupaten Malang –terutama kalangan perempuan, sangat membutuhkan pendidikan dan jaminan pemenuhan kesehatan. Karakternya sebagian masih berpotensi dan berkemauan belajar (untuk maju, red), namun tidak sedikit pula yang bersikap agak pasif, nriman, dan tidak mau terlalu neko-neko (dengan motivasi berkembang dan lebih maju yang rendah).
Karakter sebagian masyarakat yang pasif ini umumnya kondisinya lebih tertinggal di banding yang kelompok masyarakat lain. Mereka biasanya kurang menyambut dan mengapresiasi program-program pemberdayaan perempuan yang diarahkan di lingkungannya. Meski demikian, mereka sebenarnya masih mau terbuka asalkan diajak dan dipancing dengan pendekatan yang baik terlebih dahulu.

Terus, berapa persentase masing-masing kelompok masyarakat dengan dua karakter ini dan seperti apa persebarannya di seluruh wilayah Kabupaten Malang?
Jumlah persisnya tidak diketahui secara pasti. Yang jelas, karakter perempuan pasif tidak selama berada di wilayah pinggiran atau pedalaman. Tidak sedikit didapati perempuan yang sebenarnya memiliki potensi yang bisa diberdayakan di desa-desa, yang masih memiliki sikap positif dan terbuka. Ciri-ciri alamiahnya biasanya daerah yang subur (memiliki sumberdaya lokal dan kekayaan alam) yang subur dan melimpah yang kurang apresiatif terhadap upaya-upaya pemberdayaan perempuan.

Sebagai sebuah organisasi pemberdayaan perempuan, apa sebenarnya peran strategis Tim Penggerak PKK bagi pembangunan sumberdaya manusia?
Pada intinya, TP PKK memiliki cakupan kerja meng-cover kebutuhan pemberdayaan yang belum diupayakan dan terlepas dari perhatian pemerintah. Prinsip pemberdayaan yang dilakukan PKK adalah pemerataan dan berkeadilan. Fokus sasaran pemberdayaan PKK adalah kaum ibu dan keluarga, termasuk pula anak, pemuda, dan lansia. Kader-kader PKK yang ada di desa/kelurahan menjadi ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan perempuan terutama usia produktif.

Sebagian kalangan menyebut keberadaan PKK hanya sebagai pelengkap kegiatan para pejabat pemerintahan dan pemimpin? Sebenarnya,  apa saja program kegiatan yang dikembangkan TP PKK Kabupaten Malang?
Saya kurang sependapat anggapan ini. Dalam praktiknya, PKK memiliki cakupan kegiatan sangat luas untuk memberdayakan setiap keluarga terutama kaum perempuan dan ibu. Kebutuhan yang coba dipenuhi PKK adalah pelayanan melalui 10 program pokok yang diarahkan bagi kesejahteraan anak hingga orang dewas dan lansia.
PKK memiliki program pendidikan yang terpadu dalam pemenuhan layanan kesehatan seperti Bina Keluarga Balita dalam Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang mestinya eksis bahkan di tiap-tiap RW (rukun warga). Pendidikan melalui BKB ini untuk memantau pola tumbuh kembang anak. Keberadaannya juga untuk mengantisipasi kaum ibu malas mendatangi Posyandu sekaligus memahamkan orang tua tentang petingnya pendidikan anak serta kesehatan ibu dan anak.  
Persoalannya BKB belum tersebar di tiap-tiap desa/kelurahan. Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) juga masih kurang. Di Kabupaten Malang, PKK seluruhnya hanya membina 250 lembaga PAUD. Padahal, idealnya keberdaraan PAUD harus ada di tiap desa/kelurahan, bahkan dusun atau pedukuhan.

Kalau bagi perempuan usia produktif, apakah PKK Kabupaten Malang juga memiliki program kegiatan pemberdayaan?
Banyak, mas. Melalui kegiatan karya bakti PKK, kami melakukan pembinaan remaja karang taruna dengan berbagai keterampilan karya atau melalui pelatihan dan bantuan langsung. Remaja perempuan usia sekolah menengah juga diberi berbagai program seperti orientasi pengetahuan reproduksi, bahaya narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia (traficking) dan perlindungan anak, lingkungan sehat (adiwiyata), dan usaha kesehatan sekolah (UKS).
Perempuan produktif (usia 15-45 tahun) juga kami berdayakan potensinya dengan diberi latihan-latihan keterampilan, baik dalam program tersendiri maupun yang terintegrasi dalam pendidikan keaksaraan fungsional (KF). Hingga tahun ini, sebanyak 11.970 orang telah kami bekali dengan kemampuan baca tulis hitung (calistung) melalui program KF ini. Terbaru, kami tinggal menunggu realisasi program dekonsentrasi untuk koperasi wanita pedesaan dengan modal bantuan Rp 25 juta per kelompok di setiap kecamatan.
Tak hanya itu, beberapa pekerja seks komersil (PSK) asal lokalisasi Kebobang, Wonosari juga menjadi binaan PKK dengan diberi keterampilan dengan tujuan mengentaskan mereka untuk bisa bekerja secara normal (bukan sebagai PSK). Keterampilan diberikan dalam bentuk kemampuan wirausaha mengelola niaga toko di wilayah sekitar kompleks lokalisasi.

Bisa Anda gambarkan kontribusi anggaran APBD untuk mendukung program pemberdayaan perempuan oleh PKK selama ini?
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan PKK Kabupaten Malang sudah cukup besar. Tahun ini misalnya, telah dialokasikan hibah senilai Rp750 juta untuk PKK. Sebagian kegiatan PKK bisa dianggap pekerjaan sosial, jadi anggaran dana segitu bisa dianggap cukup, walau sebenarnya kurang dibanding cakupan kegiatan pemberdayaan yang sangat luas.
Meski demikian, beberapa kegiatan pemberdayaan sebenarnya bisa diintegrasikan dengan program sejenis dari satuan kerja (SKPD) lainnya yang kesemuanya memiliki plafon anggaran yang sudah direncanakan. Yang sudah terealisasi selama ini adalah hibah APBD untuk membiayai kegiatan kursus menjahit bagi perempuan yang sudah tersebar di 17 kecamatan. Program ini sekaligus dirupakan bentuk kredit mesin jahit tanpa agunan bagi mereka.
Karena itu pula, SKPD sendiri mestinya harus siap memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Kalau semata mengandalkan program pusat, pemberdayaan perempuan akan jalan di tempat.

Bagaimana dengan kemitraan dengan SKPD lain atau institusi non-pemerintah sehingga program pemberdayaan bisa terealisasi?
Ada program pemberdayaan wanita desa yang merupakan isteri petani/buruh tani di daerah Wonosari yang sudah berjalan, yakni ternak kambing dan pengelolaan kotoran menjadi pupuk untuk pertanian, hasil kerjasama dengan BTPN-Dinas Pertanian. Ada pula program Itsbath Nikah bagi pasangan nikah siri yang mengalami kesulitan dalam mengurus surat ijin pernikahan resmi di pengadilan agama. Bekerjasama dengan catatan sipil, PKK membantu pasangan nikah siri ini untuk memiliki surat nikah dan akte kelahiran bagi anak-anak hasil perkawinan mereka. Tahun pertama, kami telah membantu tidak kurang 100 pasangan suami-isteri.
Sementara itu, PKK juga bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) dan USAID melalui program Health Service Program (HSP) untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan anak (KIBLA).

Dengan cakupan program pemberdayaan sangat luas ini, apakah PKK tidak mengalami kendala realisasi, terutama di tingkat eksekusinya?
Ujung tombak keberhasilan pemberdayaan masyarakat lebih banyak tertumpu di pemerintah desa. Kami terpaksa memang sering harus mengalami kendala kaderisasi seiring pergantian kepemimpinan di desa/kelurahan. Tidak pula, karena kurangnya sikap kedewasaan dan tinggi ego, beberapa kader PKK di desa/kelurahan tidak bisa bekerja seiring sejalan.
Meski demikian, kami sangat memerhatikan persoalan kesejahteraan kader-kader PKK. Setiap tahunnya, kami memberi penghargaan (bantuan) kepada kader yang telah mengabdi paling tidak selama 25 tahun berturut-turut.

Untuk terus bisa menumbuhkan sikap positif dan keterbukaan masyarakat sendiri, apa yang mestinya dilakukan kader-kader PKK?
Melayani masyarakat melalui program kegiatan PKK harus berpola bottom-up (dari bawah ke atas). Untuk dapat menghasilkan pemberdayaan optimal, perlu dimiliki pemahaman kebutuhan masyarakat sebenarnya. Ini bisa dilakukan dengan rajin berada di tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi langsung mendengar kebutuhan dan persoalan hidup mereka. Jangan hanya mengandalkan validitas pendataan dan pemetaan (kuantitatif semata). Sebaliknya, yang penting adalah tidak bosan dan enggan mendengarkan apresiasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Apa yang kami lakukan dan capai sejauh ini, masih sepersekian persen saja memenuhi kebutuhan pemberdayaan riil perempuan. (*)


Biodata
Nama
Martiani Setyaningtyas, SE
Tempat, Tanggal Lahir
Malang, 2 Maret 1976
Agama
Islam
Alamat
Jl Merdeka Timur 1 Malang

Riwayat Pendidikan
(1988) lulus SD
(1991) lulus SMP
(1994) lulus SMA
(2000) lulus PT
Riwayat Karir
Ketua TP PKK Kabupaten Malang      (2002-sekarang)
Ketua Dekranasda Malang         (2002-sekarang)
Ketua GNOTA Malang         (2002-sekarang)
Penasehat Dharma Wanita Malang     (2002-sekarang)
Penasehat Dana Sehat PKK Malang(2002-sekarang)
Penasehat GOPTKI Malang         (2002-sekarang)
Penasehat Perwosi Malang         (2002-sekarang)
Penasehat Koperasi Wanita Kartini     (2002-sekarang)
Penasehat G O W Malang         (2002-sekarang)
Penasehat HARPI MELATI      (2002-sekarang)
Ketua Yayasan Jantung Sehat Cabang Malang  (2002-sekarang)       
Penghargaan    :
1.    Dari Departement of Family Medicine From Academic Center and The Dutch Canter Society dari Belanda tahun 2003 dalam rangka Upaya Pemantapan dan Pengembangan Program Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna PKTP di Kabupaten Malang.
2.    Manggala Karya Kencana Tahun 2004 dari BKKBN Pusat, yang diterimakan pada Puncak Acara Kesatuan Gerak PKK Ke-32 Tahun 2004 Tingkat Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
3.    Pengelola Terbaik II Program Bina Keluarga Balita (BKB) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.