Drs H Imam Zuhdi

Dibanding dua daerah lain di Malang raya, yakni Kota Malang dan Kota Batu, potensi pendidikan di Kabupaten Malang memang belum maksimal. Dengan wilayah yang lebih luas, jumlah lembaga pendidikan dan pendidik yang lebih banyak, serta alokasi anggaran yang lebih tinggi, harusnya dan idealnya pendidikan di Kabupaten Malang lebih mampu bersaing, terlebih pada peningkatan kualitas.
Beberapa hal yang bisa dijadikan perbandingan misalnya, angka buta aksara di Kabupaten Malang masih lebih tinggi, begitu pula tingkat melanjutkan pendidikan juga lebih rendah, termasuk pula pencapaian prestasi pada ujian nasional. Menurut Imam Zuhdi, tokoh Kabupaten Malang, faktor utamanya terletak pada keberanian pengambil kebijakan di daerah dalam membangun pendidikan.
Berikut penuturan Presiden Direktur PT Iin Era Sejahtera yang tengah mengambil sikap politik untuk maju sebagai calon wakil bupati Malang ini kepada Mas Bukhin dari KORAN PENDIDIKAN.

Sebagai sosok yang ingin mengambil peran pengabdian bagi masyarakat Kabupaten Malang, bagaimana Anda melihat perkembangan dan pembangunan pendidikan yang sudah ada?
Harus berani jujur diakui bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang belum sebagus seperti di wilayah lain di Malang raya. Namun harus berani dengan jujur pula harus diakui bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi yang lebih besar di bidang pendidikannya untuk bisa lebih. Potensi itu seperti jumlah lembaga pendidikan dan pendidik yang lebih banyak dan didukung alokasi anggaran -baik yang bersumber dari anggaran daerah, provinsi, maupun pusat- yang tentunya juga lebih besar.

Namun kenyataan apa yang anda sebut sebagai potensi itu kok malah terkesan sebagai penghambat dalam membangun pendidikan di Kabupaten Malang?
Kalau potensinya ada dan besar namun ternyata tidak mampu untuk lebih baik, berarti ada yang salah dalam hal pengelolaannya. Dalam hal ini tentu masih ada kelemahan pada Dinas Pendidikan selaku SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membangun pendidikan.

Menurut Anda, apa kelemahan terbesar dari pengelola ini?
Bagi saya kok unsur keberanian pengelola ini yang masih lemah. Keberanian itu artinya pengelola harus bisa berfikir dan membangun visi serta misi pengembangan pendidikan yang lebih kreatif. Sejauh ini yang terjadi, pengelola berjalan dengan konsep-konsep yang sifatnya normatif, yaitu menjalankan program atau kegiatan yang sudah digariskan oleh kebijakan pusat. Harusnya ada keberanian di tingkat pengelola daerah untuk melakukan gebrakan dan kreasi.

Tapi kan pilihan itu tidak sepenuhnya bisa disalahkan, sebab ada aturan dan anggaran yang membatasi?
Iya, saya tidak mendefenisikan keberanian ini sebagai satu sikap atau gebrakan yang harus melanggara aturan. Tapi kan bukan berarti pengelola itu harus menerima aturan dan melaksanakannya dengan harga mati. Tidak ada yang salah kok seandainya pengelola di daerah melakukan improvisasi, terlebih merumuskan dan mengkreasi sendiri program-program pembangunan pendidikan yang lebih memotivasi.

Kalau kemudian keberanian atau kreasi program pembangunan pendidikan itu terbatasi anggaran?
Saya rasa anggaran itu ada untuk dialokasikan sesuai program atau konsep yang dirumuskan. Selama kreasi atas program itu tidak membebani anggaran kan ngga ada masalah. Bagi saya yang perlu diubah itukan orientasi pengelola dalam membangun pendidikan. Sejauh ini semangat yang ada itu bagaimana cara menghabiskan anggaran yang sudah ada. Karena lebih fokus dan mikir tentang hal ini maka keberanian untuk berkreasi dalam membangun pendidikan jadi mandeg. Makanya menurut saya orentasi menghabiskan anggaran itu yang harus diubah dan lagi-lagi, ini butuh keberanian.

Lagi-lagi juga, kalau anggaran itu digunakan di luar dari apa yang sudah menjadi kebijakan, bukannya ada pengawasan semisal dari BPK atau bahkan KPK?
Nah itu dia, saya malah berfikiran kenapa harus takut dengan BPK atau KPK misalnya kalau apa yang kita jalankan atau kita programkan itu tidak sedikitpun merugikan keuangan negara. Kalau sebagai instansi publik memberikan pelayanan dengan hati-hati hanya karena takut pada KPK, berarti ada sesuatu?

Berbincang tentang keberanian atau kreasi program pembangunan pendidikan, terkait upaya meminimalkan angka putus sekolah atau mereka yang kurang beruntung, apa yang bisa anda gagas?
Secara nasional, tentu pemerintah pusat maupun provinsi sudah punya program dan alokasi anggaran untuk itu. Pengelola di daerah juga menerjemahkannya menjadi program kerja tersendiri. Saya rasa tidak ada yang salah bila kemudian pengelola di daerah melakukan program terobosan, semisal menggalang kesetiakawanan sosial di daerah untuk membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Di era sekarang, di saat pendidikan sudah dipandang sebagai satu kebutuhan, saya yakin tidak sedikit masyarakat yang ingin berperan untuk ikut membangun pendidikan. Nah tinggal bagaimana pengelola di daerah bisa menjembatani dan memfasilitasi.

Apa dasar dari keyakinan Anda itu?
Saya yakin karena saya secara pribadi sudah melakukan itu. Saya memberi beasiswa pendidikan hingga tuntas pada 67 siswa SMK dan juga bagi tidak kurang dari 51 anak SD dan SMP. Anak asuh saya juga ada 297 yang itu juga ada bantuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Saya contohkan ini sebagai gambaran bahwa ada banyak kalangan masyarakat yang ingin sekali turut membangun pendidikan. Kalau ini bisa difasilitasi tentu akan lebih banyak lagi anak-anak kurang mampu yang bisa dibantu mendapat haknya dalam hal pendidikan.

Kalau soal guru non PNS yang kebetulan di Kabupaten Malang masalahnya lebih pelik, apa yang bisa Anda gagas?
Soal nasib guru non PNS ini menurut saya tinggal keberanian saja, yaitu keberanian dari daerah untuk memprioritaskan mereka. Kalau memang secara aturan itu tidak memugkinkan, daerah secara mandiri bisa mengkreasi program dan aturan yang itu lebih bisa memihak pada nasib mereka. Semisal soal pengangkatan mereka menjadi PNS daerah atau memberi perhatian lebih pada kesejahteraan. Keberanian seperti ini kan yang saya lihat yang belum banyak dilakukan oleh daerah.

Dalam hal pembelajaran dalam sistem pendidikan kita, apa yang bisa anda gagas?
Bagi saya proses pembelajaran itu harus dilakukan berdasar tingkat pemahaman yang paling filosofis, yakni bagaimana mendidik itu dilakukan tanpa menghardik; bagaimana mengajar itu bisa berjalan tanpa perlu menghajar, dan bagaimana pendidikan bisa memberi arah bukannya menunjukkan amarah. Melalui pendekatan ini saya yakin pendidikan akan menemukan arah yang benar sebagai satu proses memanusiakan manusia dan membentuk manusia seutuhnya.

Seandainya dirumuskan, tumbuhnya keberanian dari pengelola di daerah dalam bertindak ini apa ada prasyaratnya?
Ya, berani tentu tidak semata-mata nekad atau ngawur. Berani juga butuh modal dan itu saya sebut sebagai RICE. ’R’ itu resource; berani bertindak itu harus bisa mengukur apa yang kita miliki. ’I’ itu bisa berarti ide, inovasi, improvisasi, atau inisiatif; ini menurut saya modal penting agar kita bisa lebih berani. ’C’ artinya connection atau jaringan; ini berarti bahwa untuk berani bertindak kita juga harus punya banyak jaringan. Dan paling penting adalah ’E’ yaitu expert; dibutuhkan sosok yang benar-benar ahli untuk menjamin bahwa tindakan berani itu tidak malah menjadi nekad dan ngawur. (*)

Biodata

Nama
Drs H Imam Zuhdi
Lahir
Kediri, 26 Juli 1966
Alamat
Jl Kajang No 51 Mojorejo Batu
Jl Indragiri II No 21 Malang
Pendidikan
SDN Jambu II Pagu Kediri
SMPN Pare Kediri
SMAN I Pare Kediri
S1 IAIN Sunan Ampel Malang
Karir
Presdir PT Iin Era Sejahtera
Organisasi
2007 – kini    Bendahara Nasional Paguyuban Waga Bawean
Ketua Umum KOPATNAS Malang Raya
Penasihat/Pembina IMPP Malang Raya
2008 – kini    Wakil Ketua MPI Penasihat KNPI Kabupaten Malang
Koordinator G-9 (Group 9 PJTKI) Jawa Timur
2008 – 2012    Ketua Harian KONI Kabupaten Malang
2009 – 2013    Ketua Umum POSSI Kabupaten Malang
Ketua Umum PTMSI Kabupaten Malang
2009 – kini    Ketua Umum DPP JKR LIRA
Ketua Umum APSINDO Malang Raya
Wakil Ketua LSP TLRT Indonesia Tingkat Nasional
Ketua Komisi 3 LCKI DPW Jatim
Koordinator Presiden Center Malang Raya
Pengurus DPW Asosiasi LPM Jatim
Penasehat P3KM
2009 – 2014    Wakil Ketua Indonesia BISA DPD Jatim
Istri
Hj Asiyah Amin
Anak
Ayu Nazirah Rahmadiyanti
 

Sosok Imam Zuhdi, Fenomena Baru tradisi politik Pilkada di Indonesia
(Strategi “The Placement of Political Position” Suksesi Wakil Bupati Malang 2010-2015)
Suksesi kepala daerah adalah metode dan gerakan untuk memunculkan, mengenalkan dan mempopulerkan tokoh dengan menggunakan berbagai macam strategi politik dalam rangka menjadikan tokoh tersebut dipilih rakyat untuk menjadi kepala daerah. Biasanya, calon kepala daerah yang mempunyai keinginan serius untuk menjadi kepala daerah akan berjuang mati-matian untuk mewujudkan mimpinya sebagai kepala daerah. Calon tersebut bisa berasal dari berbagai macam latar belakang, ada kalangan partai politik, sipil, pengusaha, akademisi militer dll. Mereka akan menggunakan berbagai macam strategi politik agar mereka dikenal, mendapat simpati publik dan akhirnya menjadi pilihan masyarakat dengan cara mendongkrak popularitasnya.
Ada sebuah fenomena baru yang terjadi di Kabupaten Malang menjelang momen pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2010 nanti. Jika biasanya hanya ada dominasi para calon bupati yang berani mempromosikan diri dan bersosialisasi ke masyarakat, ini ada satu tokoh bernama Imam Zuhdi yang secara terang-terangan dan serius untuk mempromosikan diri dan bersosialisasi dengan semua pihak dalam rangka inisiatifnya untuk menjadi calon wakil bupati. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bersosialisasi dengan masyarakat karena beliau tahu bahwa tidak hanya calon bupati yang harus dikenal publik, akan tetapi calon wakil bupati juga harus berinisiatif untuk mendongkrak popularitas. Hal ini menjadi sebuah terobosan menarik dan cukup fenomenal karena Imam Zuhdi tidak perlu menunggu untuk dipinang calon bupati atau pasif tanpa harus melakukan hal yang berguna bagi masyarakat sampai pada akhirnya nanti para calon bupati akan berlomba-lomba untuk memilih beliau untuk menjadi wakilnya karena popularitas beliau yang tinggi di masyarakat.
Ada beberapa hal positif yang bisa dinilai dari munculnya terobosan baru tersebut:

1. Fenomena model suksesi wakil bupati tersebut adalah simbol dari kepercayaan diri dan keseriusan beliau untuk mengabdi dan berbuat yg terbaik untuk masyarakat karena Imam Zuhdi mempunyai slogan “Pendamping yang menguatkan,bukan melemahkan. Punya potensi, layak mendampingi”. Efeknya, saat ini beliau menjadi calon wakil bupati yang paling tinggi popularitasnya menurut salah satu survei.


2. Secara Politis, Terobosan baru tersebut menciptakan “bargaining politic” yang cukup bagus buat Imam Zuhdi sehingga memudahkan para calon bupati untuk proaktif melakukan pendekatan dan memilih beliau karena setiap calon kepala daerah pasti akan mencari calon wakilnya yang memang benar-benar populer dan dipercaya oleh masyarakat.


3. Munculnya strategi tersebut juga sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan inisiatif untuk mensosialisasikan diri sebagai calon wakil bupati tanpa harus menunggu pasangan calon bupatinya akan memunculkan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang positif dan bermanfaat di masyarakat dan juga menjdai contoh pendewasaan berpolitik.

Semoga ikhtiar politik dan niat baik yang ditunjukkan oleh Imam zuhdi dalam rangka suksesi calon wakil bupati tanpa harus menunggu pasangan calon bupati dapat ditiru oleh para calon wakil bupati lainnya karena disamping efek politik yang akan diperoleh nantinya yaitu popularitas diri yang terus menanjak sehingga akan menjadi pertimbangan penting bagi calon bupati yang ingin berpasangan nanti. Masyarakat juga akan mendapatkan sisi positif dari ikhtiar politik tersebut karena akan banyak kegiatan di mayarakat. (ans)